Jurnalis Sukabumi Menilai RKUHP Akan Menghambat Kinerja Jurnalis

Header Menu

Cari Berita

Slider

Advertisement

Jurnalis Sukabumi Menilai RKUHP Akan Menghambat Kinerja Jurnalis

REDAKSI
Sabtu, 17 Februari 2018





SUKABUMI - cekupdate.com
Gabungan Jurnalis Sukabumi menilai bahwa  rancangan terkait revisi Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) hanya akan menghambat kinerja jurnalistik.

Oleh karena itu, puluhan jurnalis yang tergabung dari berbagai media cetak, elektronik dan online tersebut mendatangai rumah aspirasi Anggota DPR-RI komisi X Fraksi PPP Hj .Reni Marlinawati tepatnya di jalan Brawijaya, Kota Sukabumi, Jawa Barat, untuk bersilaturahmi sekaligus membahas rancangan revisi KUHP tersebut.

"Kedatangan kami yang pertama silaturahmi dengan anggota DPR-RI komisi X karena dia sebagai wakil rakyat. Dan saat ini temen - temen  media sukabumi sekaligus membahas tentang rancangan KUHP yang saat ini akan di berlakukan atau di sahkan oleh pemerintah," ungkap Ketua jurnalis Sukabumi bersatu Wildan Topan kepada awak media di lokasi,  Kamis (15/02/2018).

Menurutnya,  meskipun KUHP tersebut masih dalam pembahasan namun kata dia, kami dari rekan - rekan jurnalis melihat ada beberapa pasal yang tentu ini merupakan pasal - pasal karet dan tumpang tindih dengan fungsi dan peran  jurnalistik.

"Kami melihat rancangan ini adalah pengkebirian dan pembungkaman ,bahwa pasal - pasal yang di ajukan oleh pemerintah ini seperti sebuah titipan untuk membungkam setiap kritik, setiap masukan, setiap koreksi yang tentunya ini akan sangat mengancam  persoalan demokrasi di indonesia, dan ini merupakan kemunduran jika RKUHP ini disahkan," tegasnya.

Sementara Hj.Reni Marlinawati menerangkan bahwa, ada lima poin yang mereka sampaikan diantaranya, terkait dengan pasal tentang pemidanaan terhadap berita bohong di muat oleh media, dan lain - lain.

"Namun saya sampaikan yang pertama memang di rancang UU KUHP bukan menambah persoalan substansi kebebasan persnya, tetapi ini tentang adanya pemberitaan bohong kemudian tersebar di media yang akhirnya menimbulkan kerugian banyak pihak sehingga menimbulkan keonaran," jelasnya.

Kemudian kata dia, proses pembahasan tersebut belum sampai ke pasal tentang pemidanaan terkait kebebasan pers atau pemberitaan bohong yang ada di pasal 309, sementara ini kata dia, pembahasannya masih sekitar pasal 270 dan saya rasa itu masih cukup lama.

"Saya akan merespon positif masukan tersebut dan saya mencatat dengan baik apa yang dikehendaki, dan tugas selanjutnya untuk memastikan kepada temen - temen  anggota kami di panja, untuk mempertimbangkan berbagai masukan dari temen - temen jurnalis, kemudian di perjuangkan didalam pembahasan RUU KUHP," pungkasnya.

Reporter : Dicky
Editor : Fa'is