Kompensasi Warga Terkait Proyek Jalur Kereta Api Ganda Meleset

Header Menu

Cari Berita

Slider

Advertisement

Kompensasi Warga Terkait Proyek Jalur Kereta Api Ganda Meleset

REDAKSI
Rabu, 21 Maret 2018




SUKABUMI - cekupdate.com
Kompensasi Proyek pembangunan Jalur Kereta Api Ganda dari arah bogor menuju sukabumi yang sudah menjadi rencana pemerintah pusat ternyata meleset dari waktu yang sudah di janjikan PT. Kereta Api Indonesia.

Hal tersebut di keluhkan ratusan warga Cicurug saat menghadiri undangan rapat diskusi pengumpulan dokumen lingkungan atau Analisa Dampak Lingkungan (Andal) pembangunan Jalur Kereta Api Ganda dari arah Cigombong menuju Cicurug, tepatnya digelar di Aula Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (20/03/2018).

"Berdasarkan hasil keputusan rapat dengan PT. KAI beberapa waktu lalu bahwa setelah pengukuran ke dua rumah itu harus di kosongkan, dan secepatnya akan dilakukan pembayaran, waktu yang dijanjikan itu akhir Februari 2018, namun sayangnya hingga saat ini pembayaran tersebut belum juga kami terima," ungkap Susilawati (27) Warga Kampung lebak Sinyar yang tergerus Jalur ganda kepada cekupdate.com di lokasi.

Hal senada juga di keluhkan warga Cicurug Cepi Muksin menurutnya, kami selaku warga negara memiliki porsi yang sama terhadap tanah negara atau yang biasa disebut dengan tanah asing, sesuai dengan Undang - undang nomer 60 dalam hukum agraria mengatakan bahwa, tanah tersebut keseluruhannya dilimpahkan ke Negara.

"Namun Ketika PT.KAI memohon di 2017 Februari tentunya dalam kerangka berpikir atas tanah tersebut, warga negara memiliki hak yang sama, namun bukan dalam konteks ingin memiliki. Dan tentunya kami selaku warga negara yang baik, menempati tanah tersebut bukan tanpa ijin, tetapi kami juga memohon ijin ke pihak terkait untuk membangun tanah itu," terangnya.

Oleh sebab itu kata Cepi, pertemuan hari ini tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, karena ketika berbicara PT. KAI secara langsung warga berpikir akan ada pembagian ganti untung, padahal rapat hari ini hanya membahas tentang andal yang berkaitan dengan UPL dan UKL yang notabenenya masyarakat tidak paham tentang itu.

"Selama pembayaran ganti untung itu belum di berikan, apapun rencana pemerintah, baik itu mau menurunkan alat berat atau apapun, kami anggap itu tidak sah. Dan sebetulnya masyarakat sudah legowo, mereka sudah banyak yang pindah, mengosongkan bahkan membongkar rumahnya," papar dia.

Selanjutnya kata dia, namun seyogyanya pemerintah harus membuka mata lebar - lebar, baik itu pemerintah Kabupaten maupun pemerintah pusat sesuai dengan aturan Perpres Nomer 83 Tahun 2016 tentang percepatan pembangunan strategis nasional. "Secara eksplisit warga setuju, tetapi tolong di catat bahwa hak warga negara untuk mendapatkan ganti untung dari PT. KAI itu sangat di butuhkan dan sangat diharapkan," tegasnya.

Sementara Stap Umum Dirjen Perhubungan Andy menyampaikan bahwa, dalam hal ini pihaknya juga tidak bisa menyalahkan masyarakat, karena kata dia, masyarakat memiliki mindsetnya masing - masing, saat ini mereka sudah menyiapkan diri untuk pindah dan langsung mendapatkan kompensasi.

"Hari ini undangan ke warga itu hanya membahas analisa dampak lingkungan yang akan ditimbulkan saat pekerjaan jalur ganda itu di mulai, dan ketika menanyakan pembayaran kompensasi tersebut saya tegaskan itu bukan ranah saya," jelasnya.

"Tetapi meski demikian saya berharap mudah - mudahan pembayaran itu bisa secepatnya, agar wargapun merasa tenang ketika kompensasi yang di janjikan PT. KAI itu sudah di terima," pungkasnya.

Seharusnya kata Andi, mereka jangan dulu pindah sebelum ada pembayaran, karena kemungkinan besar mereka membangun di tanah PT KAI itu karena tidak punya lahan lain.

"Tunggu pembayaran aja dulu baru mereka pindah, dan ketika ada perubahan dari waktu yang di tentukan kami harap masyarakat mengerti karena ini menyangkut banyak pihak yang memutuskan, bukan hanya PT. KAI dan Dirjen Perhubungan, namun mudah - mudahan proses pembayaran tersebut dapat segera di terima masyarakat," pungkasnya mengakhiri.

Reporter : Fa'is