LKSSH Menilai, Aturan Pemerintah Semakin Menyulitkan Masyarakat Miskin

Header Menu

Cari Berita

Slider

Advertisement

LKSSH Menilai, Aturan Pemerintah Semakin Menyulitkan Masyarakat Miskin

REDAKSI
Senin, 12 Maret 2018





SUKABUMI - cekupdate.com
Pada saat Diskusi Publik yang di gelar oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Darma Nusantara yang mengundang perwakilan seluruh LSM, Ormas, OKP, Jurnalis, serta Instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Sukabumi Perwakilan Lembaga Kesejahteraan Sosial Suara Hati (LKSSH) angkat bicara.

Pihaknya menilai Pemerintah saat ini dengan berbagai aturan malah terkesan menyudutkan serta menyulitkan masyarakat kecil, salah satu contoh misalnya, terkait masalah Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

"Saya tidak bisa menyebutkan desa mana saja tetapi hampir tiap desa pasti ada masyarakat dengan kondisi sangat membutuhkan, terkadang ketika di tanya dia belum punya kartu apa - apa baik Jamkesda maupun KIS," ungkap  Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial LKSSH Kota dan Kabupaten Sukabumi Yuni Rusdiyana kepada cekupdate.com di sela kegiatan diskusi yang digelar di Gedung Armasita lantai II, Jalan Raya Siliwangi Bojongkokosan, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (11/03/2018).

Menurutnya, ketika di butuhkan oleh masyarakat kecil untuk mendapatkan Jamkesda tersebut sangat sulit dengan berbagai aturan. Apalagi hari ini dengan aturan 2018 terpampang di Dinas Sosial bahwa, untuk membuat Jamkesda tersebut harus memiliki kartu Program Keluarga Harapan (PKH).

"Sementara faktanya yang sering saya temukan, tidak semua masyarakat memiliki kartu tersebut, masih banyak warga dengan kondisi memprihatinkan, jangankan PKH, kartu KIS saja dia tidak punya," ketusnya.

Oleh karena itu kata Yuni, pihaknya meminta kepada pemerintah khususnya Kabupaten Sukabumi, pecahkan permasalahan ini cari solusinya agar warga tidak kesulitan, dan kami selaku pekerja sosial tidak di pusingkan dengan aturan tersebut.

"Saya sudah sering menemukan berbagai permasalahan di lapangan, harus inilah itulah, bahkan pernah saking kesalnya oleh salah satu Rumah Sakit saya bayar tunai hingga 7 juta rupiah demi menolong masyarakat," ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DPKUKM) Kabupaten Sukabumi Asep Japar menuturkan bahwa, dirinya selaku perwakilan yang di tunjuk oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami, akan menyampaikan semua masukan yang sudah di sampaikan dalam diskusi publik tersebut.

"Bagaimanapun Diskusi ini dengan niat ingin membawa sukabumi kearah yang lebih baik lagi, dan kami selaku Pemerintah Daerah menerima semua masukan tersebut, namun dalam hal ini ketika ada pertanyaan yang bukan bidang saya mungkin akan saya sampaikan ke OPD terkait, berikut hasil diskusi ini akan saya sampaikan ke Bapak Bupati," tutupnya mengakhiri.

Reporter : Fa'is