Aksi Mahasiswa Tolak Jokowi, di Halaman Universitas Muhammadiyah

Header Menu

Cari Berita

Slider

Advertisement

Aksi Mahasiswa Tolak Jokowi, di Halaman Universitas Muhammadiyah

REDAKSI
Minggu, 08 April 2018



SUKABUMI - cekupdate.com
Salah satu Agenda kunjungan presiden RI Ir Joko Widodo ke Sukabumi kali ini adalah bagi bagi sertifikat , ada 2500 sertifikat yang di berikan kepada warga, namun sertifikat yang diberikan itu bukan hanya untuk warga Sukabumi, hal serupa juga pernah di lakukan orang no 1 di Indonesia ini pada idul adha yang lalu.

Kunjungan presiden dengan agenda bagi bagi sertifikat itu menuai aksi dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sukabumi, saat dihubungi melalui telpon seluler  Endi Riana Irmansyah ketua umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sukabumi mengatakan bahwa, " Bagi bagi sertifikat oleh presiden Jokowi itu bukanlah reforma agraria, sertifikasi gratis itu adalah kewajiban yang memang harus dilakukan oleh pemerintah, " katanya.

Endi menilai Jokowi presiden yang tidak pro rakyat, makna dari reforma agraria itu bukan sekedar bagi bagi sertifikat. " Itu artinya presiden Jokowi sudah tidak sesuai dengan nawcitanya, " imbuhnya.

Di tempat terpisah, Tantan Sutandi dari SEKNAS TANI JOKOWI juga sebagai ketua DPW Serikat Petani Indonesia (SPI) Jawa Barat, menurut beliau  kunjungan Jokowi ke Sukabumi dengan banyak agenda, salah satunya bagi bagi sertifikat.

" Serikat petani Indonesia pada kunjungan kali ini tidak melakukan aksi seperti yang dilakukan pada kunjungan presiden tahun lalu, ada yang perlu di luruskan dan diketahui oleh masyarakat bahwa kami (SPI) melakukan aksi pada tahun lalu bukan menolak kehadiran presiden tapi kami hanya mau mengingatkan presiden akan janji janjinya untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria  yang ada disukabumi, bukan bagi bagi sertifikat, " tuturnya.

Tantan menambahkan bahwa Jawa barat itu ada sekitar 55 kasus konflik agraria beberapa diantara di Sukabumi, Jawa barat masuk 5 besar dengan urutan ketiga dalam konflik agraria setelah Jawa timur dan Sumatera Utara.

" Presiden seharusnya memprioritaskan penyelesaian konflik agraria, agar petani bisa aman, nyaman terlepas dari intimidasi dan kriminalisasi demi terwujudnya daulat pangan, " pungkasnya.

Reporter : M Afnan
Editor : Jack