Panwaslu Cianjur: "Sekdis Pendidikan Terbukti Melanggar Kode Etik Kepegawaian

Header Menu

Cari Berita

Slider

Advertisement

Panwaslu Cianjur: "Sekdis Pendidikan Terbukti Melanggar Kode Etik Kepegawaian

REDAKSI
Kamis, 05 April 2018



CIANJUR - cekupdate.com
Pasca pemanggilan dua pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Cianjur atas dugaan memobilisasi ASN pada saat pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh beberapa waktu lalu.Ketua Panwaslu Cianjur Hadi Dzikri Nur menegaskan ASN tersebut telah melanggar kode etik kepegawaian.

"Kesimpulannya, temuan dugaan Mobilisasi tenaga pengajar pada acara Partai Nasdem tanggal 5 Maret lalu tepatnya di Gedung Serbaguna Asskinah Cianjur. Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Saudara Asep Saefurahman, telah melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan," ungkapnya kepada Awak Media, Kamis (05/04).

Hadi menuturkan, Sekdis telah melanggar Pasal 2 huruf F Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyatakan bahwa, Penyelenggara kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas.

"Dalam Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42  tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa, dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan, maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon," paparnya.

Hadi mengungkapkan, tentunya tindakan selanjutnya Panwaslu Kabupaten Cianjur akan melakukan langkah-langkah menindaklanjuti hasil penanganan perkara ini kepada intsitusi yang berwenang.

"Kita akan menindaknya dengan cara melapor ke Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta Melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat," bebernya.

Hadi juga menambahkan, berdasarkan hasil Kajian, Panwaslu juga akan melaporkan kepada Inspektorak Daerah Kabupaten Cianjur untuk dilakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Selain itu, kita akan mengumumkan perkara ini dalam status temuan pada papan pengumuman di Kantor Panwaslu Cianjur," tandasnya.

Sementara Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa-Barat, Harminus Koto mengatakan, pihaknya mengapreasiasi langkah Panwaslu  Kabupaten Cianjur yang langsung menindak lanjuti temuan dugaan adanya pelanggaran tidak netralitas seorang pejabat ASN. "Ini sangat bagus patut diapresiasi​," paparnya.

Harminus menambahkan mudah - mudahan hal ini bisa menjadi pembelajaran bagi pejabat-pejabat ASN lainnya. "Karena jelas aturannya seorang ASN harus netral ketika menghadapi pemilu," tutupnya

Reporter : Dedy