Ratusan Massa KNCI Gelar Aksi Penolakan Pembatasan 1 NIK 3 Kali Registrasi

Header Menu

Cari Berita

Slider

Advertisement

Ratusan Massa KNCI Gelar Aksi Penolakan Pembatasan 1 NIK 3 Kali Registrasi

REDAKSI
Senin, 02 April 2018



Sukabumi - cekupdate.com
Ratusan massa yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celuler Indonesia (KNCI)
gelar aksi penolakan pembatasan registrasi yang keluarkan oleh pihak Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), karena dinilai dapat merugikan pada pedagang pulsa.

Pantauan cekupdate.com di lokasi, ratusan massa KNCI yang terdiri dari para Pedagang Pulsa se-Kota dan Kabupaten Sukabumi terus memadati Balai Kota dan Kantor DPRD Kota Sukabumi.

"Intinya kami menolak kebijakan kominfo tentang pembatasan penggunaan 1 NIK hanya bisa tiga kali registrasi kartu perdana," ungkap Koordinator Aksi Wahyudin saat menggelar aksi penolakan di Gerbang masuk Gedung Balai Kota Sukabumi, Senin (02/04/2018).

Menurutnya, seharusnya pemerintah perlu mengkaji kembali aturan kominfo No. 14 Tahun 2017 yang berisi ancaman kepada pedagang Pulsa yang menjual Kartu Perdana yang diaktivasi mengunakan indentitas orang lain.

"Coba pikir pak kita bisa tau bagaimana jika konsumen membeli perdana di tempat kami, kemudian pembeli tersebut melakukan registrasi menggunakan identitas palsu," tuturnya.

Selanjutnya kata dia, dengan adanya aturan pembatasan​ registrasi ini sangat berdampak bagi semua pedagang pulsa, bahkan mengalami penurunan omset hinga 40 persen rata - rata. "Semua penjual Pulsa/Konter mengeluh adanya kebijakan tersebut, karena secara otomatis dengan adanya kebijakan tersebut kartu perdana pun sulit di jual," ketusnya dengan nada kesal.

Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Gabril M Sukamara menyampaikan bahwa, Peraturan menteri kominfo nomer 14 tahun 2007 tentang registrasi kartu perdana baik yang baru maupun yang lama, di sana ada bagian - bagian tertentu yang mereka tidak setuju diantaranya aturan 1 NIK KTP itu hanya bisa digunakan untuk 3 kali registrasi.

"Saya yakin batasan tersebut sudah dengan berbagai pertimbangan pemerintah pusat, namun dalam hal ini tentunya aturan tersebut akan sangat berpengaruh kepada penjualan kartu perdana atau penurunan omset penjual pulsa," paparnya.

Oleh karena itu kata dia, intinya kami dari Dinas kominfo menerima semua aspirasi tersebut untuk di sampaikan ke Kementerian pusat yang membuat aturan tersebut. "Jadi kita hanya menyampaikan saja karena kita bukan pembuat undang - undang, kita akan sampaikan secepatnya dan sesegera mungkin, hari ini juga suratnya akan saya bikin," pungkasnya mengakhiri.

Reporter : Ivan
Editor      : Fa'is