Penertiban KJA, Pemkab Cianjur Minta Data Ulang Penduduk Lokal

Header Menu

Cari Berita

Slider

Advertisement

Penertiban KJA, Pemkab Cianjur Minta Data Ulang Penduduk Lokal

REDAKSI
Rabu, 24 Oktober 2018



CIANJUR - Cek Update
Pemerintah Kabupaten Cianjur melakukan mediasi dengan anggota tim Penertiban Kolam Jaring Apung (KJA) di Kantor Dinas Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Dishub LLASDP) jangari-cirata, Selasa (23/10).

Mediasi tersebut turut dihadiri tim Satgas yang di Ketuai Kolonel Satriyo, Koordinator Dishub Waduk Cirata, Bupati Cianjur, Pimpinan BPWC, Dandim 0606 dan Camat Mande.

Ketua Tim Satgas Penertiban KJA, Kolonel Satriyo mengatakan bahwa, hasil mediasi yang melibatkan aparat terkait penertiban KJA, pihaknya akan melakukan pendataan ulang kembali.

"Jadi Bupati menugaskan Camat dan Desa untuk melakukan pendaatan ulang agar sesuai dengan kuota yang ada, serta khususnya penduduk lokal," tuturnya usai mediasi kepada Cek Update kemarin Selasa (23/10).

Selanjutnya kata dia, kepemilikan KJA memang diduga banyak di miliki orang luar. Namun kata dia, kesalahan ada di penduduknya sendiri dengan mengatasnamakan KJA itu dan masih bekerja di kolam milik orang luar.

"Kenapa penduduk mau dititipkan dan bekerja di KJA pendatang, seharusnya penduduk lokal yang memiliki KJA itu sendiri," paparnya.

Kemudian lanjut Satrio, konsep penataan KJA akan menjadi pembahasan ke depannya, Selain itu kata dia, dengan adanya penertiban KJA akan berdampak pada siapa.

"Kami sudah merumuskan dan membuat konsep, agar ke kedepannya tidak ada yang dirugikan. Untuk penduduk lokal kami membahas terkait alih profesinya," terangnya.

Satrio mengungkapkan bahwa, pasca operasi penertiban KJA yang digelar beberapa waktu lalu pihaknya telah menertibkan sebanyak 8.814 KJA. Dan diduga ada sebanyak 98.397 KJA tidak memiliki ijin. kemudian lanjut Satrio, hanya 12 ribu KJA yang memiliki SK dari Gubernur Jawa Barat.

"Tugas kami masih banyak dan panjang hingga tahun 2022 untuk melakukan penertiban KJA di Cirata," tegasnya.

Sementara itu, Ujang Bakum salah seorang Petani Ikan KJA mengatakan, pihaknya menyayangkan dengan adanya mediasi yang tidak melibatkan petani ikan.

"Tidak adanya perwakilan dari petani ikan, Kami jadi tidak bisa menyampaikan keluhan serta kendala yang kami alami," kata dia.

Menurut Ujang, seharusnya penduduk lokal dan petani di KJA diperhatikan, terlebih lagi penduduk lokal banyak yang dirugikan. "Kenapa penertiban itu diutamakan penduduk lokal, sementara kalau pendatang sampai saat ini belum dibongkar, serta tidak sesuai dengan pembahasan awal. Oleh sebab itu Kami jelas kecewa adanya penertiban seolah - olah menekan penduduk lokal," pungkasnya.

Reporter : Dedy
Editor      : Fa'is