Terkait Tuntutan Aksi Massa HMI di Kantor Disdik, Ini Jawaban Dinas

Header Menu

Cari Berita

Slider

Advertisement

Terkait Tuntutan Aksi Massa HMI di Kantor Disdik, Ini Jawaban Dinas

REDAKSI
Kamis, 18 Oktober 2018



SUKABUMI - Cek Update
Terkait tuntutan aksi demo yang dilakukan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sukabumi, yang digelar di Halaman Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu 17 Oktober kemarin akhirnya semua tuntutan tersebut dijawab oleh pihak Disdik.

"Terkait tuntutan adanya interpensi dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan Disdik, sepengetahuan kami justru interpensi yang kami lakukan sangat positif, misalnya kami melakukan pembinaan bagaimana menggunakan dana BOS dengan baik sesuai dengan aturan juknis yang berlaku," ungkap Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Solihin kepada Awak Media, Rabu kemarin.

Menurutnya, pihaknya tidak pernah melakukan interpensi apa pun kepada pihak sekolah. "Paling kami hanya membuat rambu - rambu saja agar penggunaan dana tersebut sesuai aturan," terangnya.

Sementara Kabid SD Iyus Yusup Hilmi menambahkan bahwa, menurutnya ketika berbicara interpensi harus jelas interpensi yang mana. "Karena Kaitan dengan asnap yang sebelas kami tidak bisa menginterpensi itu. Ketika harus menaikan posisi belanja pegawai yang tadinya 15 jadi 20 misalnya, itu tidak bisa karena sudah sesuai juknis, jadi intinya interpensi yang dilakukan Disdik itu agar program di jalankan dengan baik sesuai juklak juknis yang berlaku," ujarnya.

Kemudian Iyus menjelaskan bahwa, mengenai DAK 2017 itu terbagi dua, sebagian pisik dan sebagian lagi pengadaan.

"Kalau untuk pisiknya sudah terealisasi dengan baik kemudian ada beberapa kegiatan pengadaan komputer dan laboratorium IPA ditambah buku reperensi. Pada tahun 2017 LKPP sudah menyediakan satu sistem namanya ekatalog baik yang biayanya 4,5 maupun yang 3,2, itu semua sudah terserap, dan kita menggunakan e-katalog dan sudah disebar ke semua Sekolah yang ada di Kabupaten Sukabumi yang membutuhkan," jelasnya.

Lebih lanjut kata dia, kemudian anggaran buku yang 8,7 milyar pihaknya sudah melelangkannya. "Mulai dari persyaratan lelang dan hal - hal lain yang menyangkut  teknis sudah kami serahkan ke LKPP, namun pada saat sosialisasi PMK 112 bahwa lelang tersebut harus sudah selesai tanggal 31 Agustus kami tidak mendengar itu dan akibatnya tidak tersosialisakan dengan baik. Kemudian pada akhirnya lelang itu kami gagalkan, karena itu akan menjadi beban APBD 2," kata dia.

"Jadi uang yang 8,7 M itu tidak terserap, dan anggaran tersebut masih ada di kementrian. Kami tidak pernah menyentuh uang tersebut. Oleh sebab itu, ketika ada tuduhan uang tersebut dipakai Disdik itu sangat jauh karena tata kelolanya itu berbeda, kembali saya tegaskan anggaran 8,7 Milyar itu tidak diserap karena ada masalah teknis," pungkasnya mengakhiri

Reporter : Ivan
Editor      : Fa'is