Sekda Tasikmalaya Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Berapa Kerugian Negara?

Header Menu

Cari Berita

Slider

Advertisement

Sekda Tasikmalaya Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Berapa Kerugian Negara?

REDAKSI
Sabtu, 17 November 2018



BANDUNG - Cek Update
Praktik dugaan korupsi dana hibah yang melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya dan sejumlah pejabat serta PNS pegawai negeri sipil (PNS) Pemkab Tasikmalaya berhasil dibongkar Polda Jawa Barat.

Dalam konferensi pers yang dilakukan Polda Jabar memperkirakan kerugian Negara mencapai miliaran rupiah. Hal tersebut berdasarkan perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya nomor : 700/1129/Inspektorat tanggal 28 September 2018 dengan hasil negara mengalami kerugian mencapai Rp 3,9 Miliar.

"Hasil dari pemeriksaan kami terhadap para tersangka kerugian yang diakibatkan dari dugaan Korupsi tersebut mencapai total Rp 3,9 Miliar, " terang Kapolda Jabar Irjen Agung Budi Maryoto di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jumat (16/11/2018).

Irjen Agung Budi Maryoto pun menambahkan dari sembilan tersangka ada enam orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kepangkatan berbeda, diantaranya adalah Sekda Kabupaten Tasikmalaya AK.

" Kasus korupsi tersebut berasal dari dana APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2017. Pemkab Tasikmalaya memberikan dana hibah ke-21 lembaga yang berada di Kabupaten Tasikmalaya, " tambah Agung.

Masing-masing tersangka kebagian duit korupsi, dana yang diberikan kepada lembaga penerima hibah tersebut 'disunat'. Hal itu dilakukan oleh sejumlah PNS dan 3 warga sipil atas perintah Sekda Tasikmalaya AK.

" Kesembilan orang tersebut yaitu Sekda Kabupaten Tasikmalaya AK, pejabat Pemkab Tasikmalaya terdiri Kabag Kesra Setda MJ, Sekretaris DPKAD AR, Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya EN, lalu dua PNS bagian Kesra Pemkab bernama A R M dan E A, serta dua warga sipil L S M dan ML, lalu seorang petani S, " ungkap Agung.

Kini ke Sembilan tersangka dijerat dengan Pasal 2, 3 dan 12 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 dan 56 KUHPidana dan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Sumber : Redaksi