BNPB Tuding Penempatan Pejabat BPBD Di Cianjur Tidak Sesuai Keahlian Kebencanaan

Header Menu

Cari Berita

Slider

Advertisement

BNPB Tuding Penempatan Pejabat BPBD Di Cianjur Tidak Sesuai Keahlian Kebencanaan

REDAKSI
Selasa, 18 Desember 2018



CIANJUR - Cek Update
Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB) Zaenal Arifin,menilai penempatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) oleh Kepala Daerah Cianjur tidak sesuai dengan keahlian kebencanaan.

Hal tersebut diungkapkan Zaenal,saat kunjunganya ke acara sosialisasi penanggulangan bencana di balroom Hotel Yasmin Desa Palasari Kecamatan Cipanas,Kabupaten Cianjur.

Zaenal mengatakan,sebagai badan yang menaungi tentang fungsi dan koordinasi terkait kebencanaan,pihaknya mengintruksikan peran BPBD di suatu wilayah kota atau wilayah Kabupaten.Terlepas ketika mengalami bencana tentunya BPBD yang paling utama bertanggung jawab.

"Sehingga disitulah peran kepala BPBD  di pertaruhkan apakah dia memiliki keahlian di bidang rawan bencana atau tidak mempunyai keahlian sama sekali," bebernya saat di konfirmasi baru-baru ini Selasa (18/12/2018).

Namun lanjut Zaenal, masih sering terjadinya pergeseran politik tentang penempatan kepala BPBD di Kabupaten Cianjur sehingga mengakibatkan perjalanan penanganan bencana akhir-akhir ini menjadi sering terhambat.

"Artinya ketika kepala BPBD tersebut sudah dilatih dan dididik kemudian oleh kepala daerahnya di pindahkan atau dimutasi lagi,tentunya ini akan menjadi hambatan kembali," terangnya.

Menurutnya,walaupun hal tersebut memang sudah menjadi hak dan wewenangnya Bupati Cianjur,tentunya harus di pertimbangkan juga tentang teknis dan ketentuannya menempatkan seseorang menjadi Kepala BPBD.

"Jangan sampai sudah mempunyai keahlian di bidangnya terus di pindahkan lagi akhirnya terkait kebencanaan tidak terurus," paparnya.

Zaenal menjelaskan,terkait penempatan seorang kepala BPBD,sebenarnya sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18, di Perpres tersebut menjelaskan bahwa setiap pejabat di lingkungan BPBD harus memiliki keahlian dan kapasitas terkait aset indikasi penanganan bencana.

"Aturannya itu sudah ada, hanya pelaksanaannya saja yang belum dilaksanakan," tukasnya.

Reporter : Dedy