TNGGP Minta Masyarakat Ikut Mengawasi Hutan

Header Menu

Cari Berita

Slider

Advertisement

TNGGP Minta Masyarakat Ikut Mengawasi Hutan

REDAKSI
Selasa, 04 Desember 2018



CIANJUR - Cek Update
Kepala Bidang PTN I Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) Cianjur Diah Qurani menegaskan peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mengawasi dan mengamankan hutan.

Hal tersebut di ungkapkanya saat Kementrian Perhutanan (Kemenhut) Republik Indonesia mengelar sosialisasi
melalui TNGGP tentang pengawasan dan pengaman hutan.

Diah mengatakan, dalam upaya penanganan, pengamanan, dan pengawasan TNGGP di wilayah satu ini melibatkan semua pihak. Bukan hanya pihak TNGGP saja, akan tetapi tetapi peran serta masyarakat dan Pemerintah Desa khususnya yang ada di wilayah penyangga kawasan Gunung Gede Pangrango itu sangat dibutuhkan.

"Dalam pengamanan dan pengawasan ini, kami bekerja sama dengan Balai pengamanan hutan atau Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kagum Jabal Nursa). Artinya kami juga mendapat dukungan dari pihak-pihak terkait," tuturnya kepada awak media baru-baru ini. Senin (03/12).

Selanjutnya ia menjelaskan , untuk pengawasan dan pengamanan hutan tersebut pihaknya membagi lima resort penanganan TNGGP. Yakni, Kawasan Gunung Putri, Cibodas, Mandala Wangi, Sarongge serta Tegalega.

"Nah, masing-masing di tingkat resort itulah yang melaksanakan kepanjangan tangan dari Balai Konservasi TNGGP, dalam rangka pengelolaan kawasan, baik pengembangan wisata, dan masyarakatnya, dan juga pengamanan TNGGP," terannya.

Sementara untuk kerusakan yang terjadi di TNGGP diakuinya, sejauh ini belum ada laporan atau data yang memang valid. Kalau pun nantinya memang ada, pihaknya akan menindak tegas pelaku kerusakan tersebut sesuai dengan peraturan yang ada.

"Kalau dari tingkat pelanggaran tindak pidana kehutanan di tahun ini memang tidak ada. Tetapi gangguan terkait pengawasan TNGGP memang ada. Seperti adanya pendaki ilegal, dan penggarapan yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya," kata Diah.

Lebih lanjut Diah menambahkan, pihaknya pun terus mengawasi hal tersebut melalui penegakan peraturan yang berlaku. Seperti dengan cara patroli pendakian misalnya.

"Itu merupakan upaya kami dalam melakukan pengawasan TNGGP. Selain itu juga kami terus memberikan pemahaman kepada calon pendaki bahwa, terkait masalah keterbatasan kuota serta adanya penggunaan tiket booking online. Jangan sampai aturan yang sudah ditentukan itu dilanggar," tukasnya.

Reporter : Dedy