Warga Cimanggu Parakansalak Tolak Rencana Penanaman Sawit di Lahan PT PN VIII

Header Menu

Cari Berita

Slider

Advertisement

Warga Cimanggu Parakansalak Tolak Rencana Penanaman Sawit di Lahan PT PN VIII

REDAKSI
Selasa, 04 Desember 2018



SUKABUMI - Cek Update
Warga Kampung Cimanggu Rt 03/06, Desa/Kecamatan Parakansalak, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, menolak rencana penanaman Pohon Sawit di lahan milik PT Perkebunan Nusantara 8 (PT PN VIII) pasalnya warga mendengar isu bahwa Sawit akan berdampak kekeringan kepada lingkungan sekitar nantinya.

Hal tersebut diungkapkan warga sekitar Dadang (50) yang juga Ketua Rt bahwa, warga secara tegas menolak rencana penanaman sawit yang akan di lakukan PT PN VIII. "Jelas saya mewakili warga menolak rencana tersebut pasalnya saya sendiri tidak mau mendengar warga menderita kekeringan air nantinya," ungkapnya saat ditemui Cek Update. Selasa (04/12).

Menurutnya, meskipun informasinya sudah terjadi mediasi antara perwakilan warga bersama pihak perkebunan dengan di fasilitasi oleh pihak desa dan kecamatan. "Namun sayangnya hingga saat ini belum ada keputusan, kemudian terpaksa proyek tersebut dihentikan sementara. Dan saya berharap rencana penanaman sawit itu bisa diganti dengan pohon jenis lain yang tidak berdampak terhadap lingkungan," terangnya.

Hal senada disampaikan Tokoh masyarakat Cimanggu Saepudin bahwa, penolakan rencana penanaman sawit itu bukan hanya dilakukan warga melainkan juga oleh Pemerintah Desa.

"Bahkan Kepala Desa sendiri sudah mengajukan permohonan agar rencana penanaman sawit itu di pertimbangkan. Kemudian selain itu juga kami selaku warga tidak pernah di beritahu baik secara lisan maupun tertulis terkait rencana penanaman tersebut," tegasnya.

Sementara Aktifis Lembaga Analisa Transfaransi Anggaran Sukabumi (LATAS), Ferri menjelaskan bahwa, seharusnya pihak PT PN VIII melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada masyarakat lingkungan dan pemerintah setempat sebelum pengerjaan dimulai, karena menurut dia, hal ini akan berdampak terhadap lingkungan.

"Sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun pemerintah nantinya, sesuai dengan undang - undang Nomer 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Oleh sebab itu ketika aturan tersebut tidak di jalankan oleh pihak perkebunan maka secara jelas itu melanggar hukum, dan sangsinya pun jelas tertera dalam aturan tersebut," pungkasnya.

Reporter : Fa'is