Ketua DPDR Kabupaten Tasikmalaya Jadi Saksi di Sidang Perkara Sengketa Lahan Bendungan Leuwikeris

Header Menu

Cari Berita

Slider

Advertisement

Ketua DPDR Kabupaten Tasikmalaya Jadi Saksi di Sidang Perkara Sengketa Lahan Bendungan Leuwikeris

REDAKSI
Rabu, 30 Januari 2019



TASIKMALAYA - Cek Update
Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya H Ruhimat hadir pada Sidang Perkara Sengketa Lahan Mega Proyek Nasional Bendungan Leuwikeris yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya, Selasa (29/01/19).

Kehadiran Ketua DPRD Tasikmalaya ini sebagai saksi di Sidang Perbuatan Melawan Hukum pada  Nomor 38/Pdt.G/2018/PN, terkait Perkara Sengketa Lahan Mega Proyek Nasional Bendungan Leuwikeris.

Dalam Kesaksiannya Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya H. Ruhimat, dengan tegas dan lugas menjelaskan bahwa memang ada permaslahan yang timbul dalam pembebasan lahan di Leuwikeris ini. Beliau sebagai representative perwakilan rakyat juga sudah berkontribusi berjuang untuk membela hak-hak rakyat yang terdholimi. 

"Kami dari DPRD sudah mengirim surat kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mempertanyakan permasalahan yang terjadi, " ungkapnya.

Surat yang dilayangkan tersebut berdasarkan hasil investigasi dan laporan dari Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya di lapangan terkait permasalahan pembebasan lahan mega proyek bendungan Leuwikeris.

"Namun sayang, sampai saat ini surat tersebut tidak pernah ada respon atau balasan, " terangnya.

Hasil pantauan dilokasi terlihat sidang berjalan sangat alot dan sempat beberapa kali di skors karena ada kericuhan yang dipicu oleh perdebatan antara tim kuasa hukum pihak penggugat dan tergugat. 

Sementara itu menurut Kuasa hukum penggugat, Ecep Sukmanagara, S.Pd.,SH.,  mengatakan, dari hasil persidangan dari kesaksian tadi sangat memuasakn kami. "Tadi kita dengar bersama keterangan dari saksi Heri Ferianto yang telah dengan gamblang dan terang benderang menerangkan kronologis permasalahan yg timbul akibat pembebasan lahan tersebut adalah cukup syarat dan alasan dikategorikan perbuatan melawan hukum, " cetusnya. 

Dari yang di ucapkan saksi tadi diantaranya, Membongkar adanya buku rekening penggugat yg sudah berisi sejumlah uang sebelum buku rekening tersebut disahkan, Kemudian memperkuat bahwa tim Appraisal KJPP Adnan Hamidi dan Rekan itu adalah bodong dan palsu.

"Apalagi saksi Heri menerangkan bahwa ditemukan Siaran Pers dari Kementerian Keuangan yang telah membekukan dan mencabut ijin KJPP tersebut dari bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Juni 2016, " kaya Ecep. 

Namun dalam lampiran alat bukti dari Tergugat II nomor 6 ada surat Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 06/KEP-32.06/I/2016 Tentang Penetapan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Adnan Hamidi dan Rekan Sebagai Penilai Pertanahan Untuk Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Leuwikeris Tahap I yang ditetapkan di Tasikmalaya Tanggal 12 Januari 2016 Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan BPN, Lilis Ismayatuti, SH. NIP: 196203021983032003 Ditandatangani. 

"Hal tersebut jelas kontradiktif, ketika Kementerian Keuangan mencabut ijin KJPP Adnan Hamidi dan Rekan kok ini malah ditunjuk sebagai tim appraisal?, " katanya.

Lalu dari keterangan saksi ini ada juga fakta hukum yang ditemukan bahwa berdasarkan Perka BPN RI Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Tenknis Pengadaan Tanah yang didalam aturan tersebut di bagian lampiran harus ada bukti pembayaran atau Dokumen-dokumen yang harus diberikan kepada pemilik lahan. 

"Secara faktatif, pemilik lahan yg sekarang menjadi penggugat itu tidak pernah menerima Dokumen-dokumen dimaksud. Ini kegilaan yang luar biasa. Kewajiban penggugat untuk mendukung proyek pembangunan pemerintah sudah dilaksanakan, tetapi di sisi lain hak mereka untuk menerima ganti rugi secara layak dan adil tidak dipenuhi bahkan terkesan di intervensi dan di intimidasi, " pungkasnya.

Reporter : Olis