Heboh,Video Kades Dan Perangkat Desa Jayagiri Kecamatan Sukanagara Dukung Jokowi-Ma'ruf

Header Menu

Cari Berita

Slider

Advertisement

Heboh,Video Kades Dan Perangkat Desa Jayagiri Kecamatan Sukanagara Dukung Jokowi-Ma'ruf

REDAKSI
Selasa, 26 Februari 2019



CIANJUR - Cek Update 
Setelah heboh video sejumlah pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Makassar yang mendukung pasangan calon presiden (Capres) nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin kini,di Kabupaten Cianjur beredar video dukungan hal sama yang di lakukan oleh oknum Kepala Desa (Kades).

Viralnya sebuah video berupa dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf yang mengaku dari Pemerintab Desa (Pemdes) Jayagiri Kecamatan Sukanagara berdurasi sedikitnya 01:15 menit itu,beredar melalui media sosial (Medsos) Facebook (Fb) dan aplikasi pesan singkat WhatsApp.

"Assalammualaikum wr.wb,kami atas nama Pemerintah Desa Jayagiri Kecamatan Sukanagara,Kabupaten Cianjur.mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak presiden Joko Widodo yang telah mengucurkan dana desa (DD) khusus pembangunan infrastruktur yang sangat di butuhkan warga masyarakat desa kami dan sangat bermanfaat untuk menunjang perekonomian masyarakat.Semoga pak Joko Widodo di berikan kesehatan oleh Allah SWT,dan kami mendukung sepenuhnya semoga bapak Joko Widodo menjadi presiden kembali priode 2019 sampai dengan 2025.Hidup Jokowi hidup,hidup Jokowi,hidup Jokowi," ungkap melalui video tersebut.

Sementara itu,Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cianjur Usep Agus Jawari mengatakan,terkait beredarnya sebuah video mendukung pasangan calon presiden Jokowi-Ma'ruf yang diduga di lakukan oleh Kepala Desa (Kades) Jayagiri.

Diakuinya Usep,pihaknya saat ini masih mencari dan menelusuri kebenarannya tentang video dukungan tersebut.

"Kami sedang lakukan penelusuran tentang kebenarannya video itu," singkatnya melalui pesan WhatsApp.

Usep menjelaskan,sesuai pasal 282 Undang Undang nomor 7 tahun 2017 bahwa pejabat negara,pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta Kepala Desa.

"Jelas,dilarang membuat keputusan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye," tutupnya.

Repoter : Dedy