Ini Jawaban PLT Kadisdukcapil Cianjur,Tentang Viralnya Dimedsos WNA Yang Mendapatkan E-KTP

Header Menu

Cari Berita

Slider

Advertisement

Ini Jawaban PLT Kadisdukcapil Cianjur,Tentang Viralnya Dimedsos WNA Yang Mendapatkan E-KTP

REDAKSI
Selasa, 26 Februari 2019



CIANJUR- Cek Update
Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur Mukhsin Sidiq Elfatah membenarkan terkait beredarnya di media sosial Warga Negara Asing (WNA) asal China yang mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kabupaten Cianjur.

Namun Mukhsin membantah,jika Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah diberikan oleh dinas kependudukannya kepada warga asing tersebut adalah NIK ganda.

"Total semuanya ada 17 orang WNA yang kami berikan E-KTP dan itu pun sudah sesuai aturan secara Undang Undang (UU) tentang ijin tetap (Itap) bahwa ke 17 WNA tersebut sudah lolos persyaratan tetapnya di negara di Indonesia," tuturnya kepada para awak media Selasa (26/2/2019).

Mukhsin menjelaskan,adapun perbedaan antara KTP warga negara asli Indonesia dan KTP warga negara asing ialah hanya kewarganegaraannya saja.

"Dan itupun berlakunya hanya 5 tahun saja sesuai yang di keluarkan Imigrasi ijin tetapnya dan melaporkannya kembali sementara untuk warga asli Indonesia seumur hidup," paparnya.

Mukhsin menambahkan,pihaknya akan selalu proaktif bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur untuk mengatisipasi data-data ganda di pemilihan legislatip (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) 17 April 2019 nanti.

Sementara itu,Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Cianjur Anggy Sophia Wardani mengatakan,pada prinsipnya KPU Cianjur tidak akan memasukan WNA yang memiliki E-KTP untuk bisa memilih pada Pemilu nanti.

" Namun terkait permasalah nomor NIK ganda antar bapak Bahar (WNI) dengan Cuohui (WNA) asal China segera akan kita perbaiki,ini merupakan kesalahan pada input data dan KPU akan memasukan nomor NIK tersebut a/n bapak Bahar sebagai daftar pemilih di DPT," imbuhnya.

Anggy menjelaskan,sekedar untuk di ketahui oleh masyarakat bahwa sesuai dengan Undang Undang nomor 24 tahun 2013 bahwa siapapun WNA yang sudah berumur di atas 17 tahun dan sudah menikah menetap di negara Indonesia harus memiliki E-KTP.

"Pada intinya siapapun WNA yg berada di Indonesia baik sudah memiliki E-KTP apalagi belum memiliki E-KTP tidak boleh memilih pada pemilu nanti,karena sesuai dengan undang undang kepemiluan bahwa setiap warga negara Indonesia wajib mendapatkan hak memilih," pungkasnya 


Reporter : Dedy