Mandeg Dua Bulan, BPNT Tak Tersalurkan

Header Menu

Cari Berita

Slider

Advertisement

Mandeg Dua Bulan, BPNT Tak Tersalurkan

REDAKSI
Selasa, 19 Februari 2019



SUKABUMI - Cek Update
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementrian Sosial yang biasanya tersalurkan setiap bulan, dari mulai April 2018 hingga kini. Namun, setelah bantuan beras tersebut tersandung kasus korupsi dan menjerat dua oknum BULOG yang saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Bantuan tersebut mandek selama dua bulan.

Informasi yang dihimpun, beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendatangi beberapa Bumdes seperti yang terjadi di Desa Jambenengang, Kecamatan Kebonpedes. Mereka, menanyakan kapan beras tersebut bisa diterima oleh mereka (KPM,-red).

"Penyaluran BPNT memang sudah dua bulan tidak ada penyaluran. Bahkan, ada beberapa KPM selalu menanyakan kapan dibagikannya beras BPNT," ujar Kades Jambenengang, Ojang Apandi, Selasa (19/2/2018).

Menurutnya, para KPM tidak tahu ada atiran yang mengatur dalam pendistribusian BPNT, bahkan  dalam rapat koordinasi tersebut. Ojang meminta para pihak terkait agar mempermudah aturan Pedoman Umum (Pedum) BPNT dalam pendistribusian.

"Mereka (KPM) tidak tahu aturan, yang pasti mereka biasanya mendapatkan rutin tiap bulan. Hari ini kan tidak, jadi mereka selalu menanyakan," tuturnya.

Sementara itu, Supervisor BPNT Iwan Trianto menjelaskan, hasil rapat dengan beberapa unsur terkait. Diantaranya, TKSK, Tim koordinasi BPNT dan Polres Sukabumi dan Polres Sukabumi Kota. Rencananya, dibentuk tim Satgas Bansos pangan dengan 20 perangkat Daerah.

"Rencananya juga selepas ini akan segera dibentuk e-waroeng untuk menyalurkan BPNT sesuai Pedum dan bekerja sama dengan pihak BNI. Mudah-mudahan BPNT cepat tersalurkan," jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam penyaluran BPNT sesuai Pedum memang seharusnya melalui e-waroeng bukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Dari awal pun seharusnya Bumdes dilarang medistribusikan BPNT.

"Kesalahan dalam penyaluran ini kan sudah jelas. Namun, kita tidak mencari siapa yang salah. Akan tetapi, bagaimana caranya sekarang BPNT tersalurkan tanpa melanggar aturan," tukasnya.

Masih kata ia, kedepannya akan dilakukan secepatnya pembentukan e-waroeng, minimal satu desa satu e-waroeng. 

"Saat ini, baru ada 180 e-waroeng di seluruh wilayah Kabupaten dari 381 desa," tukasnya.

Reporter : S Ramdani (Chandra)