GMNI Sukabumi Pelototi PPDB Yang Dinilai Diskriminatif Terhadap Siswa-siswi

Header Menu

Cari Berita

Slider

Advertisement

GMNI Sukabumi Pelototi PPDB Yang Dinilai Diskriminatif Terhadap Siswa-siswi

REDAKSI
Minggu, 16 Juni 2019



SUKABUMI, - Cek Update
Dalam momentum tahun ajaran baru kali ini banyak sekali kontropersi yang terjadi di masyrakat, dalam proses penerimaan peserta didik baru kali ini.

"Kami melihat ada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemrintah melalui kementrian pendididkan dan kebudayaan dimana sejak tahun 2018 ada system zonasi dimana system tersebut menurut kami merupakan diskriminatif bagi paara siswa/siswi yang berprestasi yang mau masuk sekolah diluar daripada zonasi yang ditentukan, " ungkap ketua GMNI Sukabumi Abdulah Mashyudi.

Dirinya menilai, indikator yang menjadi penilaian hari ini bukan lagi hasil UN melaikan jarak tempuh kesekolah, semakin dekat dengan sekolah semakin besar pula peluang diterima di sekolah tersebut.

"Kami melihat melalui jalur prestasi pun paling banyak hanya 5% dan melalui jalur perpindahan orang tua / wali paling banyak hanya 5% sedangkan melalui jalur zonasi paling sedikit 90% dari daya tampung sekolah peraturan tersebut kami nilai sangat kurang relefan dan banyak sekali keluhan dari masyrakat yang memang keberatan dengan peraturan tersebut, " cetusnya.

Maka dari itu kami GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA (GMNI) Sukabumi meminta agar pemerintah bisa mengevaluasi dan mempertimbangkan kembali peraturan PERMENDIKBUD NOMER 51 TAHUN 2018 tersebut.

"GMNI menilai peraturan tersebut terindikasi ada unsur diskriminatif terhadap siwa siswi yang berprestasi, " kata Abdulah.

System zonasi tesebut bertolak belakang dengan PERMENDIKBUD NOMER 51 TAHUN 2018 TENTANG PPDB PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN tersebut dimana didalamnya sudah termaktub pada  BAB I  pasal 2 dijelaskan bahwa PPDB dilakukan berdasarkan. NONDISKRIMINATIF, OBJEKTIF, TRANSFARAN, AKUNTABEL DAN BERKEADILAN.

Disamping itu kami menyoroti juga sudah sejauhmana upaya pemerintah daerah dalam menjalankan intuksi surat edaran KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIFREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  Nomor 4313/D/PR/2019 TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

"Maka daripada itu kami pempertanyakan hal tersebut, sudah sejauhmna langkah yang dilakukan Pemerintah baik itu Pemeritah Pusat maupun Daerah dalam menyikapi dan mengantisifasi hal itu, terlebih persoalan ini menjadi persoalan yang paling mendasar terhadap jaminan pendidikan setiap warga negara sebagaimna amanat konstitusi, " pungkasnya.

Reporter " S Ramdani (Chandra)