Merasa Akan Direnggut Haknya, Puluhan Wartawan di Sukabumi Lakukan Aksi Ujuk Rasa

Header Menu

Cari Berita

Slider

Advertisement

Merasa Akan Direnggut Haknya, Puluhan Wartawan di Sukabumi Lakukan Aksi Ujuk Rasa

REDAKSI
Kamis, 11 Juli 2019



Aksi pemblokiran gerbang pintu masuk dan keluar Gedung Negara Pendopo Kabupaten Sukabumi oleh Liga Jurnalis Sukabumi | Sumber foto : red
SUKABUMI - Cek Update
Merasa haknya di renggut puluhan wartawan yang tergabung dalam Liga Jurnalis  Sukabumi, melakukan aksi unjuk rasa didepan Gedung Negara Pendopo Kabupaten Sukabumi di Jalan A. Yani, Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi.

Puluhan wartawan media cetak, online dan elektronik tersebut, melakukan aksi pemblokiran gerbang pintu masuk dan keluar Gedung Negara tersebut merupakan bentuk penolakan  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian Kabupaten Sukabumi yang dinilai merenggut hak Jurnalis.

Raperda tersebut dinilai  mengekang dan membatasi  tugas dalam menjalan tugas jurnalistik. Padahal Raperda tersebut hanya tinggal menunggu keabsahan Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi itu, dianggap merugikan tugasnya.

"Apabila di sah kan keberadaan Raperda  ini dapat melukai demokrasi. Namun yang lebih dikhawatirkan Raperda itu sendiri bagi para jurnalis tidak dapat mengontrol kinerja para pejabat ," ungkap koordinator aksi Ahmad Fikri.

Terlihat para pengunjuk rasa membawa berbagai spanduk dan poster yang berisikan sejumlah tuntutan, para pendemo dari berbagai media massa menyerukan agar Raperda tersebut dibatalkan. 

"Kami tegaskan pemerintah  daerah tidak perlu mengatur tugas jurnalistik dalam menjalankan tugasnya.  Apalagi aturan tersebut dipatenkan menjadi produk  perda.  Sementara  isinya mengekang kebebasan jurnalistik," terangnya.

Ahmad Fikri pun menegaskan Liga Jurnalis Sukabumi tidak hanya  menuntut DPRD dan Pemkab Sukabumi membatalkan Raperda Penyelenggaran Komunikasi, informatika, dan Persandian. Tapi mendesak agar  DPRD bersikap transparan terkait munculnya  Raperda  tersebut

"Tentunya kami meminta Bupati Sukabumi agar mengkaji ulang penempatan pimpinan DKIP Kabupaten Sukabumi. Apabila tuntutan kami tidak disepakati, maka kami akan melayangkan gugatan atau permohonan keberatan ke Mahkamah Agung," ketusnya.

Sementara itu menurut Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (DKIP) Kabupaten Sukabumi Herdy Somantri menegaskan terkait pasal 15  pada  Raperda  yang ditentang rekan wartawan sudah dihapus.  

"Sebelumnya beberapa waktu lalu kami sudah melakukan audiensi dan untuk pasal 15 dalam Raperda itu sendiri dihapus. Penghapusan tidak hanya melibatkan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (DKIP), Bidang Hukum Setda, DPRD Kabupaten Sukabumi. Tapi melibatkan perwakilan wartawan, " ujarnya.

Herdy Somantri berharap  ke depan harmonisasi antara pemerintah dan wartawan terjalin lebih baik, terutama  mempublikasikan potensi daerah dalam mewujudkan Sukabumi lebih baik.

Hasil pantauan dilokasi, aksi tersebut dikawal ketat puluhan personel Kepolisian Resort (Polres) Sukabumi Kota, serta terlihat para jurnalis sempat  membubuhkan tandatangan penolakan Raperda tersebut.

Sumber : Redaksi Cek Update